Terungkap! Nomor WhatsApp Iming-imingi Pelantikan Mengatasnamakan Bupati Sigi Dipastikan Palsu

Faktasulteng.id, SIGI — Pemerintah Kabupaten Sigi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital yang mengatasnamakan pejabat daerah. Imbauan tersebut menyusul beredarnya akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae.

Nomor WhatsApp **+62 813-7267-357** tersebut diketahui menghubungi sejumlah warga dengan mengatasnamakan Bupati Sigi. Akun itu diduga digunakan untuk menyampaikan informasi terkait rencana pelantikan sekaligus menawarkan atau mengiming-imingi calon korban dengan posisi jabatan tertentu.

Dalam salah satu pesan yang beredar, akun tersebut mengirimkan pesan:

> “Assalamualaikum Wrb.

> Persiapan tgl 9 Oktober.

> Saya Lantik komiu.”

Pesan tersebut kemudian menimbulkan kewaspadaan karena menggunakan identitas dan foto Bupati Sigi untuk meyakinkan penerima pesan.

Menanggapi hal itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya dan tidak memiliki keterkaitan dengan dirinya maupun Pemerintah Kabupaten Sigi.

“Dapat dipastikan bahwa WhatsApp tersebut bukan dari saya. Harap diwaspadai, hal itu merupakan penipuan,” tegas Rizal saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026) pagi.

Rizal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai pesan yang mengatasnamakan dirinya maupun pejabat pemerintah lainnya, terlebih apabila disertai tawaran atau janji jabatan, permintaan data pribadi, maupun permintaan sejumlah uang dengan alasan tertentu.

Masyarakat diminta tidak menanggapi atau mengikuti permintaan dari nomor yang tidak dikenal sebelum memastikan kebenaran informasi tersebut melalui saluran komunikasi resmi Pemerintah Kabupaten Sigi.

Selain itu, warga yang menerima pesan serupa diimbau segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan ruang digital dengan lebih teliti dalam menerima setiap informasi serta melakukan konfirmasi melalui sumber resmi sebelum mengambil tindakan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan nama maupun identitas pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.