Menjaga Harmoni di Tepian Danau Lindu
- Senin, 16 Juni 2025 - 22:53 WITA
- Editor: Apri
FotoI IST.
Faktasulteng.id, Sigi - Festival Danau Lindu (FDL) 2025 belum resmi digelar, tapi riak-riaknya sudah terasa. Dua lembaga yang selama ini dikenal aktif memajukan budaya di Kabupaten Sigi—Hasan Bahasyuan Institute (HBI) dan Dewan Kesenian Sigi (DKS)—terlibat perbedaan pandangan soal konsep penyelenggaraan. Namun alih-alih saling menyudutkan, kedua pihak justru membuka ruang refleksi tentang pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk masa depan pariwisata Sigi.
HBI, yang selama dua tahun terakhir menjadi motor utama FDL, menyatakan mundur dari kepanitiaan 2025. Direktur HBI, Zhul Usman, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah terjadi ketidaksepahaman mengenai arah konsep festival yang telah mereka bangun hingga masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN)—program strategis nasional Kementerian Pariwisata.
“pada dasarnya kami mau berkolaborasi tetapi tidak untuk mengubah konsep yang telah masuk KEN, karena itu telah menjadi komitmen nasional dan sudah ditetakan dalam SK menteri pariwisata yang telah termuat dalam Katalog KEN,” Ujar Zhul.
DKS, di sisi lain, datang dengan semangat baru untuk memberi warna pada FDL. Bagi mereka, festival tahunan ini harus terus berkembang dengan merespons dinamika budaya lokal. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian menciptakan simpul persoalan.
Namun tak butuh waktu lama, kabar ini pun sampai ke telinga Bupati Sigi, Mohammad Rizal Intjenae. Ia segera angkat suara, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meredakan. “Saya kaget, karena sejak awal saya berharap justru kolaborasi yang dibangun. Bukan persaingan,” ujar Rizal saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia mengisahkan bagaimana Pemda Sigi sejak awal mendorong FDL sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis pertanian dan pariwisata. Dalam beberapa kesempatan, ia pernah mempertemukan HBI dan DKS dalam forum yang sama. “Saya melihat kekuatan dua pihak ini luar biasa. Kalau bersatu, ini bisa jadi tonggak pariwisata kita ke depan,” katanya.
Rizal menyesalkan adanya miskomunikasi yang terjadi, namun ia yakin masalah ini bukan akhir dari segalanya. “Kalau ada perbedaan pandangan, itu wajar. Tapi jangan langsung mengambil keputusan mundur. Semua bisa dibicarakan. Ini ranah dinas pariwisata, tapi kuncinya tetap komunikasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa FDL 2025 bukan sekadar seremoni budaya, tapi momentum kebangkitan ekonomi lokal. “Kalau dikelola dengan baik, Danau Lindu bisa jadi destinasi unggulan di Sulawesi Tengah, bahkan nasional. Jadi sayang kalau energi habis untuk hal-hal yang bisa diselesaikan dengan duduk bersama,” kata Rizal.
Pernyataan Rizal menjadi ajakan terbuka bagi semua pihak. Ia berharap FDL 2025 tetap berjalan sesuai rencana, dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Sigi. “Saya yakin, HBI dan DKS sama-sama cinta Sigi. Maka mari kita jaga FDL sebagai ruang ekspresi, edukasi, dan ekonomi masyarakat.”
Perbedaan yang sempat muncul, kini dilihat sebagai bahan evaluasi bersama. Festival Danau Lindu, yang selama ini menjadi panggung budaya dan ekowisata, bisa tetap menjadi ajang kolaborasi kreatif—asal semua pihak mau duduk sejajar dan mendengar satu sama lain.
**Artiker ini ditulis oleh Andry dan di Sunting Oleh Apri.
Rekomendasi untukmu
