PHI Sulteng Tanggapi Kritik Suryanto : Tawarkan Solusi Agar Progam Berani Cerdas dan Sehat Berjalan Optimal

Faktasulteng.id, Palu - Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah menilai desakan penundaan dan penghentian program Berani Cerdas dan Sehat dari Gubernur Sulteng oleh Fraksi PDIP Sulteng sebatas gagah-gagahan argumentasi di media saja dan tidak mendasar serta tak ada solusi.

Pernyataan itu disampaikan oleh ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim, menurutnya "Desakan Suryanto dari Fraksi PDIP untuk program berani cerdas dan berani sehat adalah hal yang tidak mendasar dan terkesan fatalis, juga Saudara Suryanto secara sikap sangat bertentangan dengan sikap DPP PDIP yang memiliki visi pengentasan kemiskinan. sehingga kalau dibalik pertanyaannya, kenapa baru sekarang minta ditunda atau dihentikan. Harusnya analisa saudara Suryanto itu muncul sejak Anwar-Reny menjabat" tegasnya.

Menurutnya, sikap kritis Suryanto dari Fraksi PDIP patut untuk diapresiasi, namun argumentasi mendesak Program Berani Cerdas dan Berani Sehat untuk dihentikan bukanlah sebuah solusi dan terkesan fatalis. Harusnya beliau mempertimbangkan situasi saat ini terdapat ribuan masyarakat Sulteng yang tengah bersandar pada program pemerintah saat ini.

Aulia yang merupakan tokoh politik dari dapil Banggai bersaudara ini menilai, seharusnya Suryanto dapat memberikan kajian yang komprehensif bagi setiap program Berani oleh Gubernur Sulteng, kesehatan dan pendidikan adalah problem mengakar di Indonesia terkhusus di Sulawesi Tengah, harusnya tidak mesti ditunda atau dihentikan, melainkan diperbaiki jika ada kekurangan.

Ia mencontohkan, misal kalau program berani cerdas yang saat ini berjalan masih terbuka secara umum, dan tidak melalui skema prioritas-non prioritas maka sudah sepatutnya hal tersebut segera diperbaiki oleh OPD terkait, termasuk kembali menata data para penerima manfaat dengan mengintegrasikan pada kondisi real siapa penerima manfaat prioritasnya.

Begitupun pada konteks SMA sederajat, yang kita ketahui bahwa Gubernur telah mengeluarkan surat edaran tentang tidak ada lagi pemungutan biaya pendidikan bagi siswa-siswi SMA se-Sulteng. Hak tersebut dapat di evaluasi dengan mengecek sudah sejauhmana implementasi kebijakannya tersebut dijalankan oleh pihak sekolah di daerah, sehingga ada pijakan mendasar guna merumuskan solusi dari problem tersebut.

"Kalau pun program itu ditunda atau dihentikan, bagaimana nasib mahsiswa dan rakyat Sulteng yang telah bersandar pada pembiayaan kuliah dan kesehatan yang ditanggung pemerintah saat ini, harusnya apapun tantangannya sudah tugas pemerintah memberikan jawaban atau solusi atas problem itu sendiri, apakah Saudara Suryanto  punya solusi atas keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan di Sulteng, ditengah efisiensi dan tantangan pengentasan kemiskinan ditambah paradoks pertumbuhan ekonomi yang timpang. Saya kira Saudara Suryanto tidak benar-benar mengkritisi program itu atas dasar aspirasi konstituen nya dan kajian yang komprehensif"  terang Aulia.

PHI kemudian memberikan kritik dan saran atas program berani cerdas dan sehat dengan meletakan posisi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan  secara serius. Aulia menilai tawaran PHI terhadap program yang dijalankan oleh Gubernur Anwar Hafid, misal dalam program Berani Cerdas Pemprov Sulteng dapat mengambil langkah evaluasi penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana pijakannya adalah penerima maanfaat prioritas berdasarkan masyarakat yang masuk kategori sangat miskin atau kelompok 10% terendah dari data keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan (DESIL 1 & 2). 

Sebagaimana juga Gubernur Anwar Hafid menyebut angka kemiskinan di Sulawesi Tengah kurang lebih sebanyak 10 persen dari 3,7 juta jiwa penduduk.

Menurut Aulia, hal tersebut dapat terleksana hanya dengan Anwar Hafid membuat medium atau wadah seperti Tim khusus Pengentasan Kemiskinan dan Pemerdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah yang kemudian dapat menyusun Sekema, integritas program berani cerdas dan sehat terhadap pengentasan kemiskinan di Sulteng.

Selanjutnya, di wadah tersebut juga dapat memproyeksikan kondisi real di lapangan seperti membludaknya pasien yang berobat di berbagai rumah sakit daerah yang kemudian tidak dibarengi dengan kesiapan serta kesigapan sumber daya pekerja teknis untuk mengimbangi situasi tersebut. 

"Hal tersebut bisa menjadi solusi atas evaluasi dari program-program berani Gubernur Anwar Hafid, sehingga kita tidak semata mengorbankan rakyat atas segala bentuk kebijakan pemerintah. Tapi kemudian DPRD dan Pemprov Sulteng dapat memberikan jawaban yang solutif ditengah situasi kompleks". Tutupnya. *(Aulia Hakim/PHI Sulteng).