Peringati Hari Lingkungan Hidup, WALHI Sulteng Kritik Praktik Transisi Energi di Sulteng

Faktasulteng.id, Palu – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik bertajuk “Transisi Hijau yang Tak Hijau Nampaknya” di Veerbek Coffee, Palu, Jumat (5/6/2026), dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan lima pembicara, yakni Anggota Individu WALHI Sulteng Rachmat Zainudin, Direktur Yayasan Tanah Merdeka Richard Labiro, Ketua KPKPST Sulteng Soraya Sultan, Koordinator Program SP Kota Palu Nona, serta Anggota DPRD Sulawesi Tengah Aristan.

Manajer Kampanye dan Media WALHI Sulteng, Wandi, mengatakan diskusi tersebut menjadi momentum untuk merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai terus mendorong agenda transisi energi hijau, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai persoalan lingkungan.

“Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini juga menjadi respons terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mendorong transisi energi hijau, tetapi pada praktiknya masih banyak potret kerusakan lingkungan, pencemaran, hingga peningkatan kasus ISPA yang sangat masif,” kata Wandi.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas industri nikel yang telah beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara sebelum membuka kawasan industri baru di wilayah lain.

WALHI Sulteng menyoroti rencana pengembangan industri nikel di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, yang disebut sebagai kawasan industri ramah lingkungan. Namun, organisasi tersebut menilai klaim tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi menimbulkan dampak serupa dengan yang terjadi di kawasan industri nikel lainnya di Sulawesi Tengah.

“Di sisi lain, kami melihat ini akan meninggalkan jejak buruk seperti yang terjadi di Morowali. Sementara pasokan nikel akan dimobilisasi dari Morowali maupun Banggai ke Parigi. Kondisi ini berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir, menambah pembuangan limbah, serta menjadi penyumbang kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Melalui diskusi publik tersebut, WALHI Sulteng berharap pemerintah dapat menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan investasi industri di Sulawesi Tengah. *(Abdy HM)