Pemprov Sulteng Turunkan BPBD dan Alat Berat Tangani Banjir–Longsor di Wani Donggala

Faktasulteng.id, DONGGALA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan alat berat dan menyiapkan posko darurat untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wani dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Langkah cepat itu dilakukan atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafis.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, meninjau langsung lokasi terdampak pada Senin, 12 Januari 2026. Ia menyebutkan bahwa meski sejumlah akses jalan belum dapat dilalui, alat berat telah diposisikan di titik-titik terdampak untuk membuka akses dan menangani material banjir serta longsor.

“Kami langsung turun ke lokasi. Alat berat sudah kami kerahkan dan diposisikan di titik-titik yang terdampak untuk membantu penanganan awal, terutama membuka akses agar transportasi masyarakat bisa segera normal kembali,” kata Asbudianto.

Menurut dia, salah satu titik terparah berada di Dusun Sesere, Desa Wani. Lebih dari 100 kartu keluarga terdampak banjir yang merendam permukiman warga, merusak infrastruktur, serta melumpuhkan akses jalan penghubung antar desa.

Asbudianto mengatakan, penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor. “Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Donggala, Polres Donggala, serta unsur lintas sektor lainnya terkait banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah Desa di Wani,” ujarnya.

Sebagai bagian dari respons darurat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mendirikan posko bencana yang dipusatkan di Desa Wani. Posko tersebut akan difungsikan sebagai pusat koordinasi penanganan dan pelayanan bagi warga terdampak.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan Desa Wani menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat. Sedikitnya empat rumah dilaporkan hanyut akibat banjir. Selain itu, di Dusun Cisere ditemukan tiga unit sepeda motor yang terseret arus. Sejumlah titik longsor turut menyebabkan akses jalan serta jaringan infrastruktur dasar, termasuk listrik, belum dapat difungsikan.

Terkait akses jalan yang masih terputus, Asbudianto menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan asesmen lanjutan. “Kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap kondisi infrastruktur. Dari hasil asesmen itu, akan ditentukan langkah penanganan selanjutnya agar akses masyarakat bisa kembali berjalan normal, sesuai arahan Bapak Gubernur,” pungkasnya.