Palu, Kota 5 Dimensi yang Kini Menggali Kuburan Sendiri Atas Nama Ekonomi

Oleh: Nakoto Sumon

Kota Palu dibanggakan dengan julukan "Kota 5 Dimensi": lembah, laut, pegunungan, sungai, dan teluk. Sebuah anugerah bentang alam yang langka di Indonesia, seharusnya menjadi identitas kolektif dan fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun, ironisnya, di balik keindahan itu, kota ini seolah sedang merusak dirinya sendiri.

Kekayaan alam yang tak ternilai ini kini diperlakukan sebagai komoditas ekonomi jangka pendek. Potensi besar dikorbankan demi keuntungan sesaat. Izin tambang, yang dibuka masif di sepanjang garis pantai, telah menggerus kelima elemen itu sekaligus. Gunung dibabat, sungai dikeruk, laut tercemar, keindahan teluk rusak, dan lembah kehilangan keseimbangannya. Parahnya, semua ini dilakukan di bawah payung "pemanfaatan potensi daerah."

Garis Pantai yang Rapuh dan Data yang Bicara

Panjang garis pantai Kota Palu hanya sekitar 44,65 kilometer. Angka yang pendek. Garis sekecil ini seharusnya dijaga dengan kesadaran penuh, karena di sanalah urat nadi kehidupan masyarakat pesisir bergantung. Namun, kerusakan yang masif membuat nelayan semakin sulit mencari ikan, dan jumlah mereka terus menurun.

Meskipun data spesifik Palu Utara belum tersedia, secara umum, dampak aktivitas tambang pada populasi nelayan sering berbanding terbalik. Peningkatan pencemaran dan sedimentasi di area pesisir, seperti yang dilaporkan, akan mengurangi hasil tangkapan, yang secara langsung berimbas pada kesejahteraan nelayan. Data dari Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Palu masih memiliki basis masyarakat yang kuat di sektor perikanan dan kelautan, menjadikannya rentan terhadap kerusakan ekologi pesisir (sumber: Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah).

Masalah ini menjadi semakin tajam karena Palu bukan kota biasa. Teluk Palu dilintasi patahan besar yang membelah kota dari tengah teluk hingga ke ujung daratan—sebuah fakta geologis yang seharusnya menuntut kita untuk ekstra waspada.

Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kerusakan di permukaan bumi tidak berhubungan dengan ketidakstabilan di bawah permukaan? Guncangan yang meluluhlantakkan kota tujuh tahun lalu adalah bukti nyata bahwa alam punya cara sendiri untuk "menegur" jika keseimbangannya terusik. Sayangnya, kebijakan yang lahir sepertinya lebih berpihak pada eksploitasi ketimbang pemulihan. Kita seolah menonton kota ini menulis surat kematiannya sendiri, dengan tanda tangan para pengambil kebijakan di atas lembaran izin tambang.

Suara Kecil dari Palu Utara: Benteng Terakhir Para Nelayan

Belakangan, warga pesisir di wilayah Palu Utara menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pembukaan kembali tambang di dekat muara Sungai Taipa. Suara mereka mungkin terdengar kecil, tetapi substansinya besar: mereka menolak perusakan yang akan memperparah krisis yang sudah ada.

Mereka menghadapi fakta pahit: air laut sudah tercemar, sedimentasi di area muara kian parah, ekologi tepian rusak, hasil tangkapan ikan menurun drastis, dan ekonomi keluarga nelayan makin terjepit. Lalu, atas dasar apa tambang itu harus dibuka lagi?

Protes ini harus menjadi perhatian semua pihak, sebab pesisir Palu Utara kini menjadi anomali terhadap kerusakan yang terjadi di pesisir Palu bagian barat, berfungsi sebagai benteng terakhir bagi para nelayan dan keindahan alami yang tersisa.

Apakah garis pantai yang hanya 44 kilometer ini akan kita rusak habis-habisan hanya demi alasan ekonomi yang semu?

Janji Kesejahteraan yang Tak Terbukti

Jika benar tambang itu membawa kesejahteraan, mestinya desa-desa di pesisir barat Palu yang sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan tambang sudah makmur hari ini. Namun, kenyataannya berbanding terbalik.

Yang sejahtera hanyalah segelintir pemilik modal. Sementara masyarakat di sekitar tambang tetap berjuang dengan kemiskinan dan harus menanggung dampak kerusakan lingkungan serta persoalan kesehatan akibat cemaran tambang. Jika tambang memang berpihak pada rakyat, gelombang penolakan dari warga sendiri tidak akan pernah lahir.

Maka, pertanyaan paling jujur yang harus kita ajukan hari ini adalah: Apakah kita benar-benar membangun ekonomi, atau sekadar memperpanjang napas di atas kerakusan?

Sudah saatnya pemerintah kota, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil bersatu menyuarakan penolakan. Kita tidak sedang melawan pembangunan, tetapi kita sedang melawan cara pandang yang menukar masa depan dengan keuntungan sesaat. Pembangunan tanpa kesadaran ekologis adalah bentuk bunuh diri kolektif.

Yang kita jaga bukanlah sekadar garis pantai. Kita menjaga kesadaran kolektif bahwa bumi Tadulako ini bukan warisan yang bisa terus dikeruk, melainkan titipan yang harus kita serahkan kembali dalam keadaan utuh kepada anak cucu kita.