Menjaga Warisan Luhur di Bumi Babasal: Menelusuri Jejak Sejarah dan Struktur Adat Kerajaan Banggai

Faktasulteng.id, BANGGAI LAUT — Menyelami lembaran sejarah Kabupaten Banggai Laut (Balut) seakan membawa kita menembus lorong waktu ke masa lampau, di mana denyut nadi kebudayaan berpadu harmonis dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tengah dinamika zaman modern saat ini, eksistensi Kerajaan Banggai tetap kokoh berdiri sebagai penjaga identitas kultural masyarakat setempat.  

Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, Muh. Syarif Asgar A. Uda, menjelaskan bahwa saat ini seluruh kegiatan kantor adat masih berpusat di bangunan keraton yang bersejarah. Langkah ini diambil sembari mengawal pelestarian cagar budaya dan museum lokal.  

​"Kantor untuk sementara masih berpusat di bangunan keraton ini, sambil kami mengawal cagar budaya dan museum," ujar Syarif saat ditemui di kompleks Keraton Banggai.  

​Ia mengungkapkan, baru-baru ini Museum Nasional Kerajaan Banggai telah mencatatkan tonggak sejarah penting. Pada 11 Oktober 2025 di Jakarta, sertifikat pendaftaran museum secara resmi diserahkan langsung oleh Kementerian Kebudayaan. Pengakuan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melestarikan peninggalan-peninggalan historis masa lalu. 

Arsitektur Megah di Atas Bukit dan Penetapan Cagar Budaya Nasional

Menelusuri jejak fisik bangunan keraton, saksi bisu kejayaan masa lampau ini ternyata menyimpan nilai arsitektur dan sejarah yang luar biasa. Berdasarkan informasi infografis cagar budaya di kompleks keraton, Keraton Banggai secara resmi telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Nasional sejak tahun 2003. 

Berdiri sejak tahun 1927, keraton ini menempati dataran setinggi kurang lebih 11,57 mdpl dan menghadap langsung ke laut. Letak geografis ini memberikan fungsi strategis bagi kerajaan dalam mengawasi jalur pelayaran dan kawasan pesisir. Dengan luas bangunan sekitar 221 Meter persegi di atas lahan kurang lebih 3.218 meter persegi keraton ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan, upacara adat, sekaligus penanda visual kekuasaan Banggai. 

Dari segi arsitektur, Keraton Banggai dirancang menggunakan kayu lokal dengan fondasi panggung rendah guna mengatasi kelembapan tanah. Atapnya yang tinggi dan tajam dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, sementara jendela besar serta ruang memanjang memungkinkan angin laut mengalir bebas ke dalam ruangan. Di sinilah ruang-ruang penting pengambilan keputusan, ritual adat, dan pertemuan elite adat berlangsung dari masa ke masa. 

Catatan Kuno Nusantara dan Jalur Maritim Perairan Timur

Eksistensi Kerajaan Banggai tidak hanya tercatat dalam ingatan kolektif masyarakat, melainkan juga terekam dalam berbagai catatan sejarah kuno pelayaran dunia. Berdasarkan catatan sejarah yang terdokumentasi, Kerajaan Banggai tumbuh sebagai pusat kekuatan maritim di kawasan timur Sulawesi. Perkembangannya dibentuk oleh perpaduan antara adat lokal, aktivitas pelabuhan, dan jaringan perdagangan antarpulau.  

Beberapa catatan penting mengenai Kerajaan Banggai meliputi:

-Catatan Chu Ku Fei (China, 1170 M): Dalam bukunya Ling Wai, Banggai disebutkan sebagai bagian ke-10 dari 11 wilayah Kerajaan Kediri Panjalu.  

-Kitab Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca (1365 M): Dalam Syair 14 Bait ke-5, Banggai disebut dengan nama Benggawi.  

-Catatan Tome Pirez (Portugis, 1512–1515): Menyebutkan Banggai sebagai tempat transit emas dan makanan.  

-Catatan Penjelajah Eropa (Abad ke-16 hingga ke-19): Laksamana Andres de Urdanette (Spanyol) pernah mengunjungi Banggai pada tahun 1532, disusul Hernando Bautemente (Portugis) pada tahun 1596. Selanjutnya, Francois Valentijn (Belanda, 1726) dan F.S.A. de Clerq (Belanda, 1890) dalam Bydragen tot de Kennis Residentie Ternate menyebut Banggai sebagai bagian dari kekuasaan Ternate.  

Jejak para penguasa masa lalu juga tersebar di berbagai sudut pulau. Di puncak kawasan keraton, terdapat kompleks makam raja-raja. Salah satu tokoh penting yang diabadikan namanya adalah Raja Maulana Prince Mandafar, yang makamnya berada di sebelah kanan kompleks. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut mengabadikan namanya sebagai nama resmi Bandar Udara Banggai Laut. Almarhum merupakan salah satu putra dari Adi Cokro yang dinobatkan sebagai raja pertama dari garis keturunan tersebut.  

Demokrasi Tradisional: Sistem Musyawarah Seba

Ada hal yang unik dan menarik dari mekanisme suksesi kepemimpinan di Kerajaan Banggai. Menurut Syarif, tradisi tutur masyarakat setempat tidak mengenal sistem pewarisan takhta mutlak kepada anak raja, melainkan menggunakan sistem musyawarah mufakat yang dalam bahasa lokal disebut Seba.  

Seba ini dijalankan oleh empat perwakilan wilayah atau raja-raja kecil (basalo) yang tersebar di Kepulauan Banggai. Empat pimpinan wilayah tersebut meliputi:  

-​Basalo Kokini (wilayah aktivitas seperti Padang Laya)  

-​Basalo Katapang  

-​Basalo Monsongan  

-​Basalo Singgolok  

Keempat pimpinan wilayah bergelar Basalo inilah yang bermusyawarah berdasarkan kriteria adat untuk mengangkat seorang raja baru. Menariknya, sistem ini pernah dibuktikan secara nyata tatkala seorang raja wafat pada tahun 2010 setelah memegang tampuk kepemimpinan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Sesuai tradisi, sebelum jenazah dimakamkan, keempat basalo wajib bermusyawarah secara mandiri tanpa intervensi pihak luar untuk memilih penggantinya.  

​"Mayatnya masih ada di sini waktu itu tahun 2010, dipilihlah penggantinya oleh empat perwakilan tanpa intervensi dari luar. Mereka betul-betul bermusyawarah dan bertanggung jawab atas pilihan itu," kenang Syarif.  

Sentuhan Syiar Islam dan Peran Penasihat Kerajaan

Sejak masa lampau, sistem pemerintahan Kerajaan Banggai telah bersendikan hukum Islam dan adat istiadat yang erat (Syara' bersendi adat, adat bersendi kitabullah). Syarif menuturkan bahwa penasihat ritual raja yang pertama kali membawa syiar Islam ke tanah Banggai berasal dari Sumatra dan diberi gelar Tanduk Alam. Makam ulama sekaligus penasihat raja ini terletak di bagian belakang keraton.  

​Bahkan, pada masa pemerintahan Raja Awaludin sekitar tahun 1940-an, seorang tokoh penyiar agama dari Al-Khairat Sayid Idrus Bin Salim Aljufri yang dikenal sebagai "Guru Tua" pernah menetap dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah kerajaan ini. Hingga kini, kamar tempat Guru Tua tinggal saat menjalankan misi dakwahnya masih dijaga dengan baik di kompleks keraton.  

Struktur Perangkat Kerajaan dan Dewan Menteri

​Dalam menjalankan roda pemerintahan, raja dibantu oleh perangkat pembantu yang terdiri dari dewan menteri. Di pusat, terdapat lembaga tinggi Basalo Sangkap, serta para menteri atau pembantu raja seperti Jogugu (yang mengurus bidang ketatanegaraan). Rumah kedudukan Jogugu sendiri dibagi menjadi tiga bagian: bagian tengah, dan bagian ujung. Jabatan Jogugu terakhir kali dijabat oleh Jogugu Zakaria Uda.  

Sementara itu, untuk wilayah administratif kepulauan yang luas hingga ke Balingara dan Totikum, ditempatkan dewan menteri di wilayah daratan maupun kepulauan, di antaranya:

-​Hukum Tua di wilayah Peleng dan Salakan.  

-Kapitan Laut (wilayah Pagimana hingga Bunta).  

-​Mayor Ngopa (wilayah Batui, Toili, dan sekitarnya).  

Para pembantu raja ini dulunya memiliki tradisi turun-temurun, termasuk dalam hal pernikahan politis untuk mempererat persatuan antarwilayah di Kepulauan Banggai. Setiap tahunnya, para pasukan pengawal keraton juga secara rutin diundang menghadiri upacara di istana dengan mengenakan pakaian adat dan membawa bendera kebesaran kerajaan.  

Melalui napak tilas sejarah ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus bertekad merawat, melindungi, dan melestarikan warisan budaya leluhur agar tetap hidup di hati generasi masa kini dan masa depan.  (*Apri)