Lima Provinsi Desak Keadilan DBH dan Lingkungan, Mislan Syarif: “Pemasukan Besar, Tapi Kembali ke Daerah Terlalu Kecil”

Faktasulteng.id, Palu – Usai deklarasi Forum DPRD 5 Provinsi Penghasil Nikel pada Minggu (7/12), arah perjuangan lima daerah tambang nikel terbesar di Indonesia semakin mengerucut. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim, ini menghimpun legislatif dari lima wilayah—Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat—yang kini memasuki fase konsolidasi strategis untuk memperkuat posisi di tingkat nasional.

Sekretaris Jenderal Forum, Mislan Syarif, menegaskan bahwa forum tersebut bukan hanya ruang komunikasi, melainkan wadah kolaboratif yang menyatukan seluruh unsur DPRD, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, hingga lembaga terkait.

“Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita harus bersatu dalam satu wadah ini, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah awal yang segera diambil adalah mempertemukan lima gubernur bersama unsur DPRD terkait pada awal tahun mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan menyatukan langkah sebelum data dan kajian akademik resmi dibawa ke pemerintah pusat. Forum juga menegaskan bahwa seluruh tuntutan harus berbasis data valid agar diterima secara objektif.

Forum ini menetapkan tiga agenda besar sebagai prioritas utama: keadilan pembagian dana bagi hasil (DBH), penataan mekanisme fiskal pusat–daerah, dan perlindungan lingkungan di wilayah tambang. Mislan menekankan bahwa perjuangan forum bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Lingkungan ini titipan anak cucu. Hak-hak rakyat jangan sampai hilang,” tegasnya.

Dengan langkah terstruktur, kolaborasi kuat, dan data yang terverifikasi, forum ini diharapkan mampu mengamplifikasi suara lima provinsi penghasil nikel dan memastikan kebijakan pusat lebih berpihak pada daerah. Mislan memastikan forum akan terus bergerak sebagai kekuatan kolektif yang mengawal kepentingan publik di kawasan pertambangan.

Mengusung semangat kerja bersama lintas provinsi, Forum DPRD 5 Provinsi Penghasil Nikel menegaskan komitmennya sebagai wadah perjuangan bersama untuk memastikan keadilan DBH, memperkuat posisi daerah di tingkat nasional, serta mengawal keberlanjutan lingkungan. Forum ini diharapkan konsisten menjadi ruang konsolidasi dalam menyuarakan aspirasi rakyat di wilayah penghasil nikel.

(Abdy HM)