Kedaulatan Ekonomi Harus Jadi Agenda Bersama di Tengah Perubahan Dunia

Kedaulatan Ekonomi Harus Jadi Agenda Bersama di Tengah Perubahan Dunia Sekjend LMND Pusat Zulfikar Hasan, menyampaikan pandangannya tentang kedaulatan ekonomi indonesia. (Foto/Abdy FaktaSulteng).
Faktarians

Bagikan Berita ini!

FaktaSulteng.id, Jakarta – Perubahan tatanan dunia yang semakin dinamis dinilai menuntut Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Pergeseran menuju dunia multipolar, meningkatnya persaingan global, hingga konflik geopolitik di berbagai kawasan menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penguatan ketahanan nasional.

Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, mengatakan kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia mewujudkan swasembada pangan, kemandirian energi, serta membangun ekonomi yang bertumpu pada kekuatan produksi nasional.

"Hilirisasi dan industrialisasi nasional bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat penguasaan teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Julfikar dalam keterangannya, Senin (15/6).

Menurutnya, selama bertahun-tahun sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang lebih besar dinikmati negara lain. Karena itu, agenda hilirisasi dan industrialisasi harus terus diperkuat sebagai langkah membangun kemandirian ekonomi nasional.

Julfikar juga menilai penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) merupakan langkah strategis untuk menjaga agar hasil kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari dominasi kepentingan asing terhadap sumber daya strategis, oligarki ekonomi, hingga praktik korupsi yang menghambat pembangunan nasional.

"Di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat, pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Generasi muda harus ikut mengawal hilirisasi, swasembada pangan dan energi, serta penegakan Pasal 33 UUD 1945 agar pembangunan tetap berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan energi alternatif, peningkatan efisiensi distribusi energi, penguatan transportasi publik, serta percepatan industrialisasi nasional perlu terus didorong guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Menurut Julfikar, keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam penelitian, inovasi, pengabdian masyarakat, hingga pengawasan kebijakan publik menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai amanat konstitusi dan berorientasi pada kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat. *(Abdy HM).