Isu Ketenagakerjaan Banggai Memanas, Aliansi Buruh Siap Ajukan Hearing ke DPRD Banggai
- Selasa, 07 April 2026 - 12:51 WITA
- Editor: Abdy Nusantara
- | Penulis: Abdy Nusantara
Sekretaris FNPBI Banggai Sugianto Adjadar menyebut akan membentuk aliansi buruh dan menyurat ke DPRD Banggai untuk melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat). (Abdy/FaktaSulteng).
Faktasulteng.id, Banggai — Eskalasi polemik ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai kian meningkat dan memicu kekhawatiran. Kondisi ini menjadi sorotan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Banggai.
Sekretaris FNPBI Banggai, Sugianto Adjadar, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah fakta di lapangan terkait praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil dan cenderung diskriminatif, khususnya terhadap pekerja lokal di wilayah pertambangan nikel Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.
“Kami mendapatkan fakta bahwa beberapa perusahaan di Siuna melakukan gelombang PHK sepihak. THR, pasangon atau kompensasi, dan lembur yang tak dibayarkan. Dugaan suap, kontrak kerja dengan waktu singkat hingga makanan yang tak memadai,” kata Sugianto, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, berbagai indikasi dugaan pelanggaran tersebut dinilai semakin memperburuk kondisi buruh dan menciptakan ketimpangan di lingkungan kerja.
“Negara tidak boleh kalah. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan di Banggai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugianto yang akrab disapa Gogo menyebut, pihaknya bersama sejumlah serikat buruh tengah mempertimbangkan langkah lanjutan dengan membentuk aliansi buruh.
Aliansi tersebut, kata dia, akan menyurati DPRD Banggai guna mendorong dilaksanakannya rapat dengar pendapat (RDP) terkait kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
“Kami dengan beberapa serikat buruh akan membentuk Aliansi buruh dan menyurat ke DPRD untuk segera melakukan hearing. Hal ini tak bisa di biarkan karena akan berpengaruh atas kondisi sosial dan ekonomi di Banggai,” tutup Gogo. (Sugianto/FNPBI Banggai).
Rekomendasi untukmu
