Alfamidi Dituding Cuci Tangan, Mulky : "Jangan Cuma Cari Untung, Tanggung Jawab Keamanan Jangan Dilupakan!"

Faktasulteng.id, Palu — Darah kembali tumpah di depan gerai ritel modern. Seorang juru parkir tewas, seorang warga sipil terkena peluru nyasar, dan seorang anggota polisi kehilangan jarinya — semua terjadi di halaman parkir Alfamidi Jalan Tombolotutu, Kota Palu. Namun di tengah duka itu, yang muncul dari pihak manajemen justru nampak bisu. Tokoh Pemuda Kota Palu, Mulky Satria Kamal, menyebut sikap itu sebagai bentuk lepas tangan yang tidak bisa ditoleransi.

Kronologinya bermula pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 20.40 WITA, seorang anggota Bidpropam Polda Sulawesi Tengah berbelanja di Alfamidi. Begitu keluar, ia bercekcok soal parkir dengan juru parkir berinisial D. Cekcok itu berubah jadi perkelahian, lalu berujung tembakan. Seorang warga yang tengah berada di bilik jahit sepatu di samping toko ikut jadi korban peluru nyasar. D, sang juru parkir, meregang nyawa setelah sempat dilarikan ke beberapa rumah sakit. Semua itu terjadi persis di depan pintu sebuah gerai ritel yang setiap hari melayani ratusan konsumen.

Bagi Mulky, ini bukan sekadar "kejadian kriminal yang kebetulan terjadi di lokasi mereka". Ini adalah kegagalan sistem keamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen.

"Sangat disayangkan jika pihak korporasi sebesar Alfamidi terkesan pasif dan lepas tanggung jawab saat area bisnisnya menjadi tempat terjadinya bentrok berdarah hingga jatuh korban. Mana tanggung jawab moral dan sistem jaminan keamanan mereka bagi para pelanggan maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya? Atau selama ini keamanan konsumen memang bukan prioritas mereka?" tegas Mulky saat ditemui di Palu, Jumat (28/8/2026).

Mulky tak segan menyindir langsung pola respons perusahaan ritel yang menurutnya selama ini terlalu ringan menyikapi insiden kekerasan di area usahanya. Ia menilai gerai-gerai modern di Palu tumbuh pesat, tetapi standar keamanannya jalan di tempat — bahkan cenderung diabaikan demi menekan biaya operasional.

"Konsumen datang untuk berbelanja dengan aman, bukan untuk jadi korban baku tembak. Begitu ada letusan senjata dan pertikaian fisik di area mereka, manajemen tidak boleh sekadar menyodorkan rekaman CCTV ke polisi lalu menganggap tugasnya selesai. Itu bentuk cuci tangan yang menyakiti rasa keadilan publik. Harus ada evaluasi total, dan itu wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat," tegasnya.

Mulky menyoroti akar persoalan yang menurutnya jarang disentuh, konflik ini bermula dari perkara soal lahan parkir — ruang ekonomi kecil yang justru menjadi sumber penghidupan warga seperti D. Ia menilai gerai ritel modern seperti Alfamidi selama ini tumbuh berdampingan dengan sektor informal semacam ini tanpa pernah membangun kejelasan hubungan atau kemitraan apa pun, sehingga potensi gesekan di lahan parkir terus terbuka lebar dan dibiarkan begitu saja.

"Juru parkir itu bukan orang asing yang mengganggu bisnis mereka. Mereka bagian dari ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar toko itu sendiri, bahkan ikut membantu kelancaran pelanggan yang datang berbelanja. Kalau perusahaan sebesar Alfamidi membuka gerai di suatu wilayah, mestinya mereka juga memikirkan bagaimana warga sekitar, termasuk para juru parkir yang menggantungkan hidup di situ, bisa tetap punya penghidupan yang jelas dan layak — bukan malah dibiarkan bersaing sendiri tanpa kepastian sampai akhirnya jadi korban," ujar Mulky.

Ia menegaskan, selama perusahaan besar hanya menikmati keramaian yang tercipta dari kehadiran pekerja informal di sekitar gerainya tanpa pernah memikirkan nasib ekonomi mereka, potensi konflik serupa akan terus mengintai.

Tuntutan Tegas untuk Alfamidi dan Pemerintah Kota

Mulky menyampaikan sejumlah desakan yang menurutnya tidak bisa ditawar-tawar lagi:

1. Pertanggungjawaban kemanusiaan—Alfamidi wajib memberikan bantuan nyata dan konkret kepada keluarga korban serta warga sekitar yang terdampak, bukan sekadar pernyataan simpati di media.
2. Solusi ekonomi bagi juru parkir lokal—Alfamidi didesak memikirkan dan merancang skema kemitraan atau pemberdayaan yang jelas bagi warga sekitar yang selama ini menggantungkan hidup sebagai juru parkir di area gerainya, alih-alih membiarkan mereka bekerja tanpa perlindungan, tanpa status, dan tanpa jaminan apa pun.
3. Evaluasi izin operasional—Pemerintah Kota Palu dan dinas terkait didesak untuk benar-benar mengevaluasi ulang izin gerai ritel modern yang terbukti abai terhadap keselamatan ruang publik, bukan hanya menjadi formalitas administratif.

"Kami tidak ingin kawasan niaga di Kota Palu menjadi tempat yang menakutkan bagi warganya sendiri. Pihak ritel harus membuktikan komitmennya terhadap keselamatan masyarakat, bukan hanya sibuk mengeruk untung di Palu sementara nyawa warga jadi taruhannya," tutup Mulky.