POLEMIK GELAR PAHLAWAN: MUI, NU, dan Muhammadiyah Dukung Suharto Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA – Sebuah drama sejarah yang sarat kontradiksi kembali dipertontonkan di panggung politik nasional. Pemerintah melalui tim pengkaji tengah menimbang 40 nama yang diusulkan untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional. Namun, sorotan publik seketika mengerucut pada tiga sosok yang membawa beban sejarah berbeda: Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh yang gugur, Marsinah.

Usulan tersebut, yang datang dari berbagai kalangan—termasuk Partai Golkar yang secara eksplisit mengusung nama Soeharto—telah membelah ruang diskusi publik. Di satu sisi, dukungan dari mayoritas ormas Islam besar membingkai jasa Soeharto dalam narasi pembangunan dan stabilitas. Di sisi lain, ingatan akan ‘32 Tahun’ kepemimpinannya menjadi tembok penolakan yang kokoh dari elemen masyarakat sipil.

Ini bukan sekadar pemberian gelar, melainkan rekonsiliasi yang belum tuntas antara "pembangunan" dan "demokrasi" dalam lembaran sejarah Indonesia.

Narasi Tiga Ormas Besar

Dalam menyusun sebuah narasi yang berimbang dan bergairah, data pernyataan dari aktor-aktor kunci menjadi fondasi utama. Tiga pilar organisasi Islam terbesar di Indonesia—Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah—secara gamblang menyuarakan dukungan, yang menjadi data tandingan terhadap gelombang penolakan.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Penghargaan untuk Seluruh Pemimpin Bangsa

Data pernyataan dari Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, pada Rabu (5/11/2025), memberikan landasan filosofis yang penting. Bagi MUI, setiap mantan presiden adalah pahlawan yang telah berjuang dan berkorban.

“Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” kata Asrorun, menekankan pentingnya menghargai perjuangan tanpa mengungkit keburukan masa lalu.

2. Nahdlatul Ulama (PBNU): Stabilisasi dan Macan Ekonomi Asia

PBNU memberikan dukungan berdasarkan kontribusi historis yang berbeda. Ketua PBNU bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), menggarisbawahi jasa Soeharto dalam konteks stabilitas dan ekonomi, berhadapan dengan Gus Dur dalam konteks reformasi dan pluralisme.

“Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” tegas Gus Fahrur (5/11/2025). Data historis yang diangkat PBNU adalah bahwa pada era Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu Macan Ekonomi baru di Asia, berkat program pembangunan terencana dan stabilitas keamanan yang tinggi.

3. Muhammadiyah: Peran Kunci dalam Kedaulatan dan Swasembada

Dari PP Muhammadiyah, Ketua Dadang Kahmad, pada Kamis (6/11/2025), memberikan data historis yang lebih spesifik. Soeharto dinilai layak karena pengabdiannya sejak masa perjuangan kemerdekaan.

Data krusial yang disajikan adalah peran Soeharto dalam Perang Gerilya dan momentum strategis Serangan Umum 1 Maret 1949, yang penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Secara pembangunan, Muhammadiyah mencatat keberhasilan Swasembada Beras pada 1980-an dan suksesnya program Keluarga Berencana (KB) sebagai bukti kontribusi nyata.

Kontroversi yang Tak Terhindarkan

Di sisi seberang, usulan ini memicu penolakan keras. Kelompok elemen masyarakat sipil, didukung oleh politisi seperti Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Bonnie Triyana dan Adian Napitupulu, menyuarakan keberatan. Penolakan ini berakar pada catatan gelap rezim Orde Baru yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit dilupakan.

Ironi muncul ketika nama Soeharto disandingkan dengan Gus Dur—simbol perjuangan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi pasca-Reformasi—serta Marsinah—simbol perlawanan buruh dan korban pelanggaran HAM.

Keputusan pemerintah untuk menggabungkan tiga nama dengan narasi sejarah yang saling tarik ulur ini mencerminkan dilema bangsa dalam mendefinisikan kepahlawanan. Apakah gelar pahlawan harus didasarkan pada jasa ekonomi semata, ataukah fondasinya haruslah keadilan dan kemanusiaan?

Seperti yang disuarakan Ketua Golkar, Bahlil Lahadila, bahwa “Jangan Lupakan Jasa 32 Tahun,” namun suara penolakan menuntut agar sejarah tidak boleh dilupakan sepotong-sepotong. Inilah inti dari gejolak gelar pahlawan: sebuah permintaan resmi kepada sejarah untuk membuat keputusan final, di tengah ingatan yang masih terbelah.

Pada akhirnya, bola panas ini berada di tangan tim penggodok pemerintah. Keputusan akhir mereka tidak hanya akan melahirkan Pahlawan Nasional baru, tetapi juga akan memberi sinyal kepada generasi mendatang tentang kriteria apa yang paling dihargai oleh negara ini: Pembangunan tanpa kritik, ataukah Keadilan yang menuntut pertanggungjawaban.