Komisi II DPRD Sulteng Soroti Kesenjangan Stok dan Harga Beras di Poso: Stok Aman, Harga Masih 'Meroket'!

POSO, FAKTASULTENG.ID—Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diwakili Dra. Marlelah, M.Si.  menyoroti ketimpangan yang terjadi di pasar pangan Poso: meskipun stok beras di gudang Perum Bulog Cabang Poso diklaim aman, harga jual di tingkat konsumen masih relatif tinggi.

Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan Kamis (30/10/25) ke Gudang Bulog Lawanga, Kabupaten Poso, Marlelah berdialog langsung dengan Kepala Gudang Bulog, Nabertus Patundung, dan Asisten Manajer SCPP Bulog Poso, Mohammad Fitrah Ardianzah. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi Komisi II untuk memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan efektivitas program stabilisasi harga di wilayah Poso dan Tojo Una-Una.

Stok Aman, Harga Bertahan Mahal

Pihak Bulog Poso meyakinkan Komisi II bahwa stok beras saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan [sumber rilis]. Hal ini semestinya menjadi kabar baik untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Namun, anggota Komisi II DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si., menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait harga. "Kadang stok banyak, tapi harga beras tetap mahal," ujarnya. Ia menduga kenaikan harga ini disebabkan oleh stok lama di pasar yang masih dibeli pedagang dengan harga tinggi, sehingga mereka belum mampu menurunkan harga jual.

Intervensi Pasar dan Bantuan Pangan Dipercepat

Menanggapi kondisi harga, Bulog Poso menyatakan telah melakukan intervensi pasar secara berkelanjutan melalui kegiatan pangan murah yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini bertujuan ganda: membantu masyarakat mendapatkan beras terjangkau, sekaligus mempercepat perputaran stok Bulog agar kualitas beras tetap terjaga.

Selain itu, Bulog Poso juga tengah menyiapkan penyaluran Bantuan Pangan Tahap Oktober yang menyasar Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una [sumber rilis]. Total 750 ton beras telah dialokasikan, di mana setiap penerima manfaat akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Penyaluran ini dijadwalkan pada pertengahan November mendatang [sumber rilis].

Tantangan Bulog dan Komitmen DPRD

Dalam pertemuan tersebut, Bulog Poso juga memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, termasuk alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan irigasi, dan kesulitan menjaga kualitas gabah dan beras lokal. Meskipun demikian, Bulog menegaskan komitmennya untuk mempertahankan tiga fungsi utama: stabilisasi harga, ketersediaan stok, dan keamanan pangan (buffer stock).

Komisi II DPRD Sulteng memberikan apresiasi atas kinerja dan inovasi Bulog Poso, terutama dalam upaya memperbaiki citra beras Bulog agar lebih kompetitif.

"Kita berharap Bulog terus menjadi pengendali utama stabilitas pangan daerah. Stok yang aman harus sejalan dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” tegas Dra. Marlelah.

Ke depan, jalur distribusi diharapkan akan semakin efisien dengan rencana pembangunan gudang baru di Kabupaten Tojo Una-Una [sumber rilis]. Kunjungan ini menutup dengan penegasan komitmen Komisi II untuk terus berkoordinasi dengan Bulog dan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam mendukung program BERANI SWASEMBADA PANGAN.

Data Dasar Penduduk Sebagai Fondasi Kebijakan Pangan

Sebagai latar belakang kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 2.985.734 jiwa. Angka ini bertambah sekitar 350 ribu jiwa dibandingkan sensus sebelumnya, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105 (terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan).

Data kependudukan yang akurat ini sangat penting dan dimanfaatkan untuk perencanaan anggaran, penentuan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan, termasuk di sektor pangan.

(**)