Anwar Hafid Instruksikan TPID Bergerak Cepat Redam Inflasi Beras di Sulteng
- Kamis, 04 September 2025 - 10:36 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin Rapat Koordinasi TPID bersama jajaran pemerintah daerah di ruang Polibu, Kantor Gubernur. (Foto: Ist)
Faktasulteng.id Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan perlunya langkah cepat dan kolaboratif untuk menekan laju inflasi beras di daerah. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh kabupaten/kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 3 September 2025.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Bank Indonesia (BI) Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, dan Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa. Sejumlah bupati juga mengikuti rapat melalui sambungan daring.
Anwar mengungkapkan, inflasi Sulteng per Agustus 2025 tercatat 3,62 persen year-on-year. Angka itu menempatkan provinsi ini di peringkat 10 besar inflasi tertinggi nasional. “Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” ujar Anwar.
Menurutnya, beras menjadi komoditas utama pemicu inflasi, khususnya di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Ia meminta gerakan pasar murah dilakukan lebih masif hingga ke pelosok desa dengan melibatkan Bulog, TNI-Polri, hingga kepala desa dan camat. “Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar hasil rapat benar-benar menghasilkan langkah konkret. “Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” kata Anwar.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menambahkan persoalan distribusi beras menjadi salah satu penyebab harga tinggi. Menurutnya, distribusi dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara. “Akibatnya, harga beras di Sulteng justru lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi,” ujarnya.
Padahal, kata Irfan, data BPS menunjukkan Sulteng masih mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton hingga Agustus 2025. Namun distribusi yang tidak seimbang membuat stabilisasi harga terganggu. Ia menilai alokasi beras harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan Sulteng sebelum dijual ke daerah lain.
Selain itu, faktor musim hujan yang akan masuk pada Oktober juga dikhawatirkan menghambat proses pengeringan hasil panen. Irfan menekankan perlunya memperkuat rantai distribusi serta peningkatan kapasitas rice milling unit di daerah produsen seperti Parigi Moutong. “Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” jelasnya.
Rakor tersebut menghasilkan empat fokus utama TPID: menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Gubernur dan Kepala BI sama-sama menekankan pentingnya pengendalian ekspektasi publik.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Anwar Hafid. (**)
Rekomendasi untukmu
