Faktasulteng.id, Poso – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memastikan pembangunan ruas jalan strategis Tonusu–Pendolo di Kabupaten Poso mulai digarap Oktober 2025. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Poso di Gedung Torulemba, Rumah Jabatan Bupati Poso, Jumat, 19 September.
Anwar menegaskan, perbaikan jalan tersebut masuk dalam program unggulan “Berani Lancar”, yang menargetkan pembangunan 1.000 kilometer jalan desa selama lima tahun. Untuk ruas Tonusu–Pendolo, Pemprov Sulteng menyiapkan anggaran Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025.
“Tonusu dan Pendolo menjadi prioritas kita tahun ini. Masyarakat tidak boleh lagi terhambat akses hanya karena jalan yang rusak. Pembangunan infrastruktur harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Anwar.
Selain sektor infrastruktur, Anwar juga memaparkan program unggulan lain dalam skema “9 Berani”. Lewat Berani Cerdas, pemerintah provinsi menargetkan 50 ribu mahasiswa mendapat beasiswa tiap tahun, termasuk mahasiswa asal Poso. Biaya UKT hingga sarjana akan ditanggung pemerintah, sementara pendidikan SMA/SMK/SLB digratiskan.
Di bidang kesehatan, program Berani Sehat memberikan layanan gratis hanya dengan KTP Sulteng. Tercatat, 93.728 warga sudah memanfaatkannya dengan nilai klaim Rp66 miliar.
Sementara di sektor pertanian, Berani Panen Raya akan menghadirkan Brigade Pertanian mulai 2026. Untuk nelayan, Berani Tangkap Banyak menyalurkan bantuan alat tangkap modern. Adapun target 2029, seluruh daerah di Sulteng sudah teraliri listrik (Berani Menyala) dan terkoneksi jaringan komunikasi (Berani Berdering).
Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, menyambut sinergi tersebut. Menurutnya, visi-misi Pemkab Poso selaras dengan program provinsi. “Melalui Poso Pintar, Poso Sehat, hingga Poso Bersinar dan Terdepan, kami siap bersinergi,” kata Verna.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan simbolis senilai Rp20,8 miliar untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura melalui Program Berani Makmur.
Rapat kerja turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, jajaran kepala perangkat daerah, Forkopimda, hingga camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Poso. (**)