Faktasulteng.id, Palu – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan aktivitas PT Poso Energy di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Hal itu ditegaskan dalam dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 10 dan 16 September 2025 di Gedung B DPRD Sulteng.
Dalam RDP pertama, Komisi III bersama OPD teknis dan pihak perusahaan merekomendasikan pembentukan Tim Kajian Independen guna memastikan penyebab kerusakan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. Keluhan tersebut mencakup rumah retak, lahan pertanian terendam, hingga rusaknya jalan produksi. Tim ini akan melibatkan DLH, Dinas ESDM, perguruan tinggi, pemerintah desa, serta unsur masyarakat, dengan pendanaan ditanggung oleh PT Poso Energy dan APBD Provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, menegaskan hasil kajian independen ini akan menjadi dasar kebijakan dalam menyelesaikan masalah sosial maupun lingkungan.
Pada RDP kedua, Selasa 16 September 2025, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulteng Arnila Hi. Moh. Ali, rekomendasi yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan rapat sebelumnya. Kesepakatan utama menegaskan bahwa jika nantinya hasil kerja Tim Kajian Independen dapat membuktikan adanya dampak lingkungan, maka pihak perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan, melaksanakan program Beda Rumah Terdampak, Relokasi Penduduk, serta program-program lainnya.
Rapat kedua ini turut dihadiri para anggota Komisi III, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulteng, serta Satgas Penanganan Konflik Agraria.
Melalui dua kali RDP tersebut, DPRD Sulteng menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian persoalan lingkungan dan sosial di Poso, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. (Abdy HM)