Faktasulteng.id, Palu – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Hal itu disampaikan Dadan saat sesi temu media usai menghadiri sebuah acara di Palu, Kamis (25/9).
Dalam keterangannya, Dadan mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh kepala daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas). Satgas ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, sekaligus mempercepat program di tingkat daerah.
“Pemerintah pusat akan membangun sekitar 25.400 SPPG aglomerasi, sebagian besar melalui mitra. Namun untuk daerah-daerah terpencil, kami bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah. Sebab pihak mitra umumnya tidak tertarik dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit. Di situlah negara harus hadir,” ujar Dadan.
Ia menekankan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar program ini tidak hanya berjalan di kota besar, melainkan juga menjangkau desa-desa kecil dengan kondisi geografis menantang.
Menanggapi kasus yang sempat terjadi di Banggai Kepulauan, Dadan tidak menampik bahwa peristiwa tersebut menjadi perhatian serius BGN.
“SPPG di Banggai Kepulauan sebenarnya sudah berjalan lama, bahkan lebih lama dibanding daerah lain. Namun kemarin terjadi pergantian supplier ikan cakalang, dan kualitas pasokan belum sebaik sebelumnya. Karena itu, sementara waktu operasional dihentikan untuk memperbaiki prosedur, sekaligus memberi pendampingan agar penerima manfaat tidak mengalami trauma berlebihan,” jelasnya.
Dadan memastikan dengan dukungan pemerintah daerah, kasus serupa dapat dicegah agar tidak kembali terulang.
“Ini adalah upaya kita bersama, pusat dan daerah, demi memastikan masyarakat menerima manfaat program dengan baik,” pungkasnya.
(Abdy HM)