Faktasulteng.id, Palu – Komisi III DPRD Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya membela masyarakat yang terdampak aktivitas PT Poso Energi di Desa Sulewana, Kabupaten Poso. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Marthen Tibe, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi, Satgas PKA, dan sejumlah pihak terkait, Selasa (16/9/2025).
Menurut Marthen, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Poso Energi pada 10 September lalu, serta rapat Pemerintah Provinsi dengan Satgas PKA pada 10 Juli. Agenda utama kali ini adalah mencari solusi atas dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar area operasional Poso Energi.
“Prinsipnya, kita mencari win-win solution. Poso Energi meminta adanya kajian teknis sebagai dasar sebelum mereka mengambil langkah, termasuk soal relokasi maupun ganti rugi. Karena itu, kami sepakat membentuk tim teknis yang akan bekerja satu hingga satu setengah bulan ke depan,” kata Marthen.
Ia menegaskan, tim teknis tersebut diharapkan mampu memberikan hasil kajian yang objektif sehingga dapat menjadi dasar kuat dalam pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan. “Kalau hasil kajian menyimpulkan dampak itu akibat Poso Energi, maka perusahaan mau tidak mau harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Marthen juga menekankan sikap Komisi III DPRD Sulteng yang mengutamakan keselamatan dan hak masyarakat di wilayah terdampak. Menurutnya, kondisi masyarakat di Desa Sulewana sudah cukup memprihatinkan sejak beroperasinya Poso Energi.
“Sebelum ada Poso Energi, masyarakat hidup turun-temurun di sana tanpa masalah besar. Sekarang kondisinya berbeda. Karena itu, solusi terbaik adalah relokasi agar masyarakat bisa hidup nyaman dan tidak dirugikan,” jelasnya.
Politisi asal Dapil V Poso–Touna itu juga meminta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu proses kajian teknis. “Kami berharap masyarakat Sulewana bersabar. Dalam satu dua bulan ini, jika sudah ada hasil kajian, kami akan kembali rapat dengan Poso Energi untuk mengambil keputusan konkret. Perusahaan harus melaksanakan apa yang jadi rekomendasi, demi kepentingan rakyat,” tegas Marthen.
Komisi III DPRD Sulteng memastikan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan final yang berpihak kepada masyarakat.
(Abdy HM)