Faktasulteng.id, Palu – Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah, Eva Bande, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulteng untuk menagih janji Poso Energi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa Sulewana, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.
Hal itu disampaikan Eva usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulteng, Selasa (16/9/2025). Rapat tersebut membahas tindak lanjut pengaduan warga Sulewana yang terdampak langsung aktivitas perusahaan pembangkit listrik tersebut.
“Rapat hari ini lebih pada membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mendukung masyarakat. Kita akan mengundang Poso Energi dan menanyakan komitmen yang sudah mereka tandatangani, yakni menjadikan Desa Sulewana sebagai ring satu pengembangan dan pemberdayaan,” jelas Eva.
Eva mengungkapkan, warga telah melaporkan adanya dampak dari aktivitas Poso Energi, termasuk bergesernya puluhan rumah. Namun, pihak perusahaan menyatakan masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan dampak itu.
“Respon pemerintah provinsi melalui Sekda sudah menyurat ke Poso Energi sejak 16 Agustus lalu, agar perusahaan segera menindaklanjuti komitmennya. Tapi karena masyarakat kembali mengadu, maka DPRD ikut masuk untuk memperkuat posisi masyarakat,” katanya.
Menurut Eva, langkah ini penting karena menyangkut hidup dan penghidupan masyarakat. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Poso Energi untuk menunda lagi realisasi komitmen tersebut.
“Ini soal rasa aman warga. DPRD dan Pemprov Sulteng harus hadir membela masyarakat. Kami juga menekankan, Pemerintah Kabupaten Poso jangan abai, karena mereka punya kewenangan utama melindungi warganya,” tegas Eva.
Dalam waktu dekat, Satgas PKA bersama DPRD dan Pemprov Sulteng akan menyusun agenda pertemuan resmi dengan manajemen Poso Energi. Selain itu, tim teknis dari Dinas ESDM dan OPD terkait akan bekerja paralel melakukan kajian mendalam terkait dampak yang ditimbulkan. (Abdy HM)