Faktasulteng.id, Palu – Suasana Jalan Samratulangi, Kota Palu, berubah menjadi lautan manusia pada Senin (1/9). Sekitar dua ribu orang dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Aliansi ini menghimpun 11 elemen, mulai dari kampus-kampus besar di Palu (UNTAD, UIN, UNISMU, UNISA, Universitas Lamajido, Poltekkes), organisasi masyarakat, komunitas ojek online, hingga kelompok perempuan dan LSM. Mereka turun ke jalan dengan satu suara: menuntut keadilan dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Dipimpin oleh Korlap Ahmad Fahrozi, aksi ini mengusung dua ranah tuntutan: isu nasional dan isu daerah.
- Isu nasional menyoroti praktik kekuasaan yang dianggap anti-rakyat, mulai dari dugaan represif aparat kepolisian, narasi provokatif anggota DPR RI, hingga desakan pencopotan Kapolri. Selain itu, massa menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan perempuan dan anak, serta pembatalan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh.
- Isu daerah menolak kenaikan gaji dan tunjangan pegawai, menuntut evaluasi tujuh anggota DPR RI dapil Sulteng, menolak pajak 10 persen yang dianggap memberatkan, serta mendesak evaluasi program “Berani Cerdas” yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi dimulai dari Lapangan Galempong, Jalan Ahmad Yani, pada pukul 09.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Sulteng dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA untuk menggelar orasi di depan pintu gedung rakyat tersebut.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa DPRD bukan sekadar simbol formal demokrasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Mereka menolak segala bentuk praktik politik yang melupakan kesejahteraan masyarakat serta menyerukan perubahan mendasar di tubuh lembaga negara.
“Aksi hari ini adalah bentuk kegelisahan rakyat. Kami menuntut agar suara rakyat tidak diabaikan. Kami menolak kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas Ahmad Fahrozi dari atas mobil komando.
Aksi ini berlangsung penuh semangat persatuan. Ribuan suara mahasiswa, masyarakat, buruh, perempuan, dan ojek online menyatu dalam satu gelombang: menuntut keadilan bagi rakyat Sulawesi Tengah, sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya akan hadir jika keberpihakan diberikan kepada rakyat kecil. (Abdy HM)