Faktasulteng.id, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan sejumlah usulan strategis pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, 19 Juni 2025.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dalam paparannya menyoroti berbagai kebutuhan infrastruktur yang mendesak, mulai dari perbaikan jalan nasional, pengembangan pelabuhan, peningkatan status bandara, hingga rehabilitasi jaringan irigasi dan penyelesaian masalah perumahan pasca bencana.
“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional kami,” kata Anwar di hadapan Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Andi Iwan Darmawan Aras, dan sejumlah anggota Komisi lainnya. Menurut dia, sejumlah ruas vital, termasuk akses ke Gorontalo dari wilayah utara Sulteng, masih membutuhkan perhatian khusus.
Di sektor transportasi laut, Anwar menyoroti potensi Pelabuhan Donggala yang terminal penumpangnya disebutnya “sudah sekelas bandara”, namun belum beroperasi optimal akibat persoalan sosial. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan Pelabuhan Banggai Kepulauan demi konektivitas wilayah kepulauan yang dinilainya sangat strategis, namun sempat terpangkas dari prioritas nasional karena efisiensi anggaran.
Sementara itu, untuk transportasi udara, Anwar mendorong peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu. Hal ini dianggap penting untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik industri, khususnya menuju kawasan industri besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Saat ini tenaga kerja asing masuk lewat Makassar atau Manado. Kalau Palu naik statusnya, ini akan efisien dan sangat mendukung pengembangan industri,” ujar Anwar.
Ia juga menyoroti belum adanya bandara di Banggai Kepulauan, menjadikannya satu-satunya daerah di Sulteng yang belum memiliki akses penerbangan domestik sebagai penunjang pariwisata dan pembangunan.
Dalam sektor sumber daya air, Anwar menyebut banyak jaringan irigasi di Sulteng yang sudah tidak layak karena dibangun sejak era 1980-an. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi infrastruktur ini demi memperkuat sektor pertanian dan menyukseskan program Sulteng sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara di sektor perumahan, Anwar menyatakan bahwa masih ada ratusan warga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara, terutama di Palu dan Donggala. Ketersediaan lahan relokasi permanen menjadi kendala utama, di tengah keterbatasan fiskal nasional.
“Kami butuh dukungan pemerintah pusat untuk percepatan relokasi. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” tegas Anwar.
Gubernur juga mengusulkan kolaborasi antara pemerintah dan industri, seperti IMIP, untuk memperbaiki jalan nasional yang dilalui kendaraan berat. “Jika flyover belum memungkinkan, maka perusahaan wajib terlibat dalam perbaikan jalan. Ini akan meringankan beban APBN,” ujarnya.
Di hadapan Komisi V, Anwar turut memaparkan program unggulan bertajuk “9 Berani” (Bersama Anwar-Reny), dengan fokus utama “Berani Lancar” untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Dua program lainnya yang juga tengah dikembangkan ialah “Berani Cerdas” di bidang pendidikan tinggi dan “Berani Sehat” untuk pembiayaan BPJS menuju cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Gubernur menyatakan kesiapannya untuk mempresentasikan secara langsung seluruh usulan ini ke kementerian terkait melalui fasilitasi Komisi V DPR RI.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, antara lain Banggai Kepulauan, Morowali, dan Wakil Wali Kota Palu, yang menyampaikan langsung aspirasi pembangunan wilayah masing-masing. (**)