PALU, Faktasulteng.id – Di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, harapan baru bagi masa depan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bumi Tadulako menggema. Kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Rabu (7/5/2025) menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja BUMD-BLUD di provinsi ini.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut langsung rombongan DPR RI yang dipimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda. Mantan anggota DPR RI ini memahami betul peran strategis Komisi II dalam membawa aspirasi daerah ke pusat. Ia pun menekankan pentingnya sambutan hangat dan pelayanan terbaik bagi para wakil rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid memaparkan dua program prioritas pemerintah daerah, yaitu Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas telah berhasil menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan melalui implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 80% warga.
Namun, Anwar Hafid juga mengakui adanya tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Sulteng. Masih terdapat 89 desa yang belum teraliri listrik dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi. Selain itu, harga LPG di beberapa wilayah melonjak tinggi, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Konflik agraria juga menjadi isu kompleks yang memerlukan penanganan serius.
“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat,” ujar Anwar Hafid, menekankan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan inklusif. Ia juga mendorong reformasi birokrasi dan pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN untuk mempercepat pengisian jabatan.
Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, menyoroti kondisi BUMD Sulteng yang lebih dari 70% dinilai tidak sehat. Ia menekankan pentingnya diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan BUMD. “Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” tegasnya.
Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Rifqinizamy menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD, agar tidak menjadi tempat “balas budi politik”.
“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola BUMD-BLUD di Sulteng. Dengan regulasi yang tegas dan pengelolaan yang profesional, BUMD-BLUD diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Kata Kunci: BUMD Sulteng, BLUD Sulteng, Anwar Hafid, Rifqinizamy Karsayuda, Komisi II DPR RI, Regulasi BUMD, Permendagri, Diversifikasi Usaha, UHC Sulteng, Berani Cerdas, Konflik Agraria, Sulawesi Tengah, Pembangunan Daerah, Ekonomi Daerah, Pelayanan Publik. (**)
