PALU, Faktasulteng.id – Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Tengah pada Rabu (7/5/2025) diwarnai pembahasan mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sulteng, terungkap data signifikan mengenai kondisi infrastruktur di sejumlah desa di provinsi tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan kepada rombongan DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, bahwa dari total 2.002 desa/kelurahan di Sulteng, sebanyak 89 desa belum teraliri listrik dan 606 desa masih tanpa akses telekomunikasi. Data ini menjadi perhatian utama di tengah pembahasan upaya peningkatan kinerja BUMD dan BLUD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Anwar Hafid memaparkan berbagai program prioritas pemerintah provinsi, termasuk program pendidikan gratis dan UHC yang telah menjangkau sebagian besar warga. Namun, ia mengakui bahwa tantangan infrastruktur di wilayah pedesaan masih menjadi kendala. Program “Berani Menyala” pun digulirkan untuk mengatasi masalah elektrifikasi dan konektivitas.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti kondisi mayoritas BUMD di Sulteng yang dinilai tidak sehat. Ia menekankan perlunya diversifikasi usaha dan perbaikan manajemen BUMD. Terkait data desa yang terungkap, Rifqinizamy menyatakan bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru mengenai BUMD serta mendorong sinergi dengan program pembangunan infrastruktur nasional.
Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi dalam pengelolaan BUMD-BLUD di Sulawesi Tengah, dengan catatan khusus pada kondisi infrastruktur dasar yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi. (Ap)