Palu, Sulawesi Tengah – Aroma kopi robusta yang mengepul di kafe Tanaris menjadi saksi bisu obrolan produktif di Hari Buruh Internasional (May Day) lalu. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menggelar acara bertajuk “BERANI Ngopi (Ngobrol Produktif)” bersama para pejuang ekonomi dan stakeholder terkait. Di tengah suasana santai namun serius, sang gubernur menyajikan serangkaian gebrakan inovatif yang terangkum dalam program “BERANI”, sebuah ikhtiar untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Bumi Tadulako.
Bak seorang barista meracik kopi dengan presisi, Gubernur Anwar Hafid memaparkan satu per satu “seduhan” kebijakannya. Langkah pertama yang disajikannya adalah menghadirkan kantor gabungan satu atap di tingkat kabupaten. Di dalamnya, perwakilan berbagai dinas provinsi, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan bersinergi mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan. Tujuannya jelas: mempercepat, mempertepat, dan menuntaskan persoalan hubungan industrial.
Tak hanya itu, urgensi kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di kawasan industri padat karya seperti Morowali terus dikawal ketat. Gubernur bahkan mengungkapkan kabar baik bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menjadwalkan pertemuan pada 12 Mei 2025 di Jakarta untuk membahas realisasi PHI di jantung industri Sulteng tersebut. “Intinya, jika ada masalah industrial, pekerja kita cukup menyelesaikannya di situ (Morowali),” tegasnya, menyiratkan kemudahan akses keadilan bagi para pekerja.
Lebih jauh, untuk meringankan beban ekonomi kaum buruh, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan, program “BERANI Sehat” dan “BERANI Cerdas” turut disodorkan. Gubernur memastikan bahwa buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap dapat mengakses layanan kesehatan gratis melalui “BERANI Sehat”, meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tak lagi ditanggung perusahaan. Sementara itu, anak-anak buruh yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan meraih beasiswa melalui “BERANI Cerdas”, membuka jalan bagi generasi penerus untuk meraih pendidikan yang lebih baik.
Gebrakan “BERANI Murah” menjadi jurus berikutnya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Gubernur berencana menyubsidi biaya distribusi logistik ke kabupaten-kabupaten terpencil agar tercipta kebijakan satu harga. Impiannya sederhana namun esensial: harga beras di Palu setara dengan harga di Morowali atau Buol, menghapus disparitas harga yang kerap memberatkan masyarakat, termasuk kaum buruh.
Komitmen untuk memperkuat peran strategis Lembaga Kerja Sama (LKS) sebagai jembatan komunikasi dan konsultasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha juga ditegaskan. LKS diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pun tak luput dari perhatian. Gubernur Anwar Hafid akan memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk penerbangan seperti di Palu dan Morowali dengan menerjunkan petugas Disnakertrans untuk memeriksa visa kerja para TKA. Langkah preventif ini bertujuan untuk menekan praktik “TKA nakal” yang bekerja menggunakan visa turis atau bahkan bekerja di lebih dari satu kabupaten dalam wilayah Sulawesi Tengah. “Ambil manifest di bandara, cek ke pusat apakah benar atau tidak visanya,” imbuhnya dengan nada serius.
Demi memastikan peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan, gubernur juga akan mengawal ketat tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Selain itu, sebuah kebijakan strategis akan diterapkan: mewajibkan setiap TKA untuk memiliki pekerja lokal binaan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan, sehingga tenaga kerja lokal Sulawesi Tengah dapat semakin kompetitif dan tidak hanya menjadi penonton di “rumah sendiri”.
Di penghujung acara yang penuh kehangatan dan gagasan tersebut, Gubernur Anwar Hafid, Wagub Reny Lamadjido, dan Kepala Dinas Nakertrans Arnold Firdaus secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga penerima manfaat program perlindungan pekerja.
“BERANI Ngopi” di Hari Buruh kali ini bukan sekadar acara seremonial. Lebih dari itu, ia menjadi ruang dialog interaktif yang menegaskan keberpihakan pemerintah provinsi dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. “May Day ini kita diskusi supaya dapat banyak informasi seputar ketenagakerjaan dari teman-teman pekerja,” pungkas gubernur, meyakini bahwa inovasi dan solusi terbaik seringkali lahir dari obrolan cerdas sembari menikmati secangkir kopi hangat. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota DPRD Sulteng Arnila M. Ali, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M, perwakilan Forkopimda, Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan, perwakilan serikat pekerja/buruh, kepala dinas nakertrans kabupaten/kota, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder terkait lainnya.
