PALU – Sebuah gebrakan ambisius tengah dirancang di Bumi Tadulako. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid (AH)tak main-main dalam upayanya mendongkrak produksi pertanian hingga menembus angka 6 ton per hektar. Langkah revolusioner yang ia cetuskan adalah pembentukan brigade pertanian dan rencana pemberian subsidi untuk pupuk non-subsidi.
Ide pembentukan “pasukan tempur” pertanian ini mencuat dalam rapat pemantapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Jumat (2/5). Rapat penting ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Anwar Hafid melihat potensi besar alat dan mesin pertanian (alsintan) yang selama ini dinilai kurang optimal pemanfaatannya. Alih-alih hanya didistribusikan ke kelompok-kelompok tani yang seringkali hanya menguntungkan segelintir anggota, ia mengusulkan agar alsintan dikelola secara profesional oleh brigade pertanian. Tugas brigade ini layaknya “task force” keliling yang siap sedia membantu petani mengolah lahan mereka dengan sentuhan mekanisasi modern. Traktor dan alat pertanian lainnya akan bergerak dari satu lahan ke lahan lain, memastikan setiap petani mendapatkan akses yang adil dan efisien.
Tak hanya soal mekanisasi, gubernur juga menyoroti peran krusial pupuk sebagai “vitamin” bagi tanaman. Ia menggulirkan ide radikal untuk mensubsidi pupuk non-subsidi yang beredar di pasaran. Tujuannya sederhana namun strategis: agar petani dapat membeli pupuk berkualitas dengan harga yang setara dengan pupuk bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai keluhan petani terkait kelangkaan pupuk subsidi yang kerap terjadi di musim tanam. Dengan ketersediaan pupuk yang terjamin, diharapkan produktivitas panen akan melonjak signifikan.
Langkah-langkah strategis ini menjadi bagian integral dari RPJMD yang tengah difinalisasi oleh Bappeda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rancangan “masterplan” pembangunan lima tahun ke depan ini akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
Lebih lanjut, Anwar menekankan bahwa RPJMD akan menjadi kompas utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menerjemahkan program-program unggulan “BERANI” ke dalam tindakan nyata. Program “BERANI” sendiri memiliki tiga fokus utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Di sektor pendidikan, “BERANI Cerdas” telah membebaskan biaya sekolah dari segala pungutan di tingkat SMA/SMK, termasuk biaya praktek kerja industri dan uji kompetensi. Pemerintah provinsi juga mengalirkan dana BOS Daerah ke sekolah swasta dan memberikan beasiswa kuliah tanpa batas jurusan dan universitas bagi putra-putri Sulteng.
Sementara itu, “BERANI Sehat” memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Sulteng hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa perlu khawatir status kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kalau dua beban terberat ini sudah diangkat (pendidikan dan kesehatan) tinggal kita keroyok kesejahteraannya. Bagaimana orang (bisa) sejahtera maka harus ada listrik, harus ada signal, harus ada jalan, harus ada pekerjaan,” tegas Anwar, menggarisbawahi komitmennya untuk mewujudkan “Sulteng Nambaso” (Sulteng Hebat) melalui implementasi sembilan program “BERANI”. Dengan gebrakan di sektor pertanian ini, Anwar Hafid seolah ingin menuliskan babak baru dalam sejarah lumbung pangan Sulawesi Tengah. Akankah “revolusi” ini berhasil mendongkrak kesejahteraan petani dan mengubah wajah pertanian Bumi Tadulako? Waktu yang akan membuktikan. (Ap)
