Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melontarkan kritik pedas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. Ia menyoroti ketidakadilan pembagian dana bagi hasil (DBH) yang hanya mengucur Rp 200 miliar per tahun ke kas daerah, padahal kontribusi Sulteng dari sektor pertambangan mencapai angka fantastis, Rp 570 triliun, seperti yang diungkapkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pernyataan ini sontak memicu gelombang dukungan, salah satunya dari akademisi kebijakan publik Universitas Tadulako (Untad), Prof. Dr. Slamet Riyadi Cante, M.Si.
“Penegasan gubernur tentang DBH patut diapresiasi,” ujar Prof. Slamet kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (30/4/2025). “Sebab kebijakan tentang DBH saat ini tidak adil. Dari Rp 570 triliun dana dari Sulteng yang bersumber dari industri tambang, Pemprov hanya mendapatkan Rp 200 miliar.”
Prof. Slamet menilai, ketidakadilan ini bukan sekadar angka. Ia menyoroti kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang kerap melanda Sulteng, yang salah satu pemicunya adalah pengelolaan industri tambang yang abai terhadap kelestarian lingkungan. “Oleh karena itu, Komisi II DPR RI perlu melakukan penekanan kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan usulan Gubernur Anwar Hafid,” tegasnya.
Dukungan serupa juga datang dari anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, dan politisi PDIP Sulteng, Idrus Haddado. Safri, yang berasal dari daerah pemilihan Morowali Utara dan Morowali, menyebut angka Rp 200 miliar “sungguh sangat menyedihkan” dan “tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang terjadi.” Sementara itu, Idrus Haddado menyatakan perlunya dukungan untuk perjuangan Gubernur Anwar Hafid dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
Prof. Slamet Riyadi Cante menekankan, pemerintah pusat perlu menyadari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Kerusakan yang terjadi di Sulteng tidak dapat ditutupi hanya dengan dana DBH sebesar 200 Miliar. (**)
